Skip to main content

PIlgub Jabar 2018, 2013 dan 2008, Bedakah?

Masih ingat dibenak ketika pilgub atau tahun 2008 disebut pilkada Jawa Barat diselenggarakan, konstelasi politik saat itu tidak seramai saat ini, media sosial belum banyak digunakan selain oleh para anak muda dan kalangan terbatas. Pemilihan langsung gubernur menunjukkan trend yang disebut biasa saja. Karena, konsentrasi pemilihan umum tetap pada pemilihan umum nasional. Mungkin karena saat itu, pemilihan umum kepala daerah secara langsung masih dalam tahap awal perkenalan kepada masyarakat.

Pada kuliah umum tahun 2010, profesor (saya lupa nama beliau) mengatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah jawa barat tempo lalu menang kontestasi salah satu faktor penentunya adalah kegantengan calon. Walau strategi itu gagal dipakai oleh Andre Taulani, tapi berhasil dipakai oleh Ungu Pasha dan tentunya Dede Yusuf saat pilkada 2008.

Pada pilkada jabar 2008 telah membuktikan bahwa kandidat yang diusung dua partai dapat mengalahkan kandidat incumben dan kandidat yang diusung oleh banyak partai, bahkan incumben sendiri diusung oleh partai Golkar. Secara kasat mata, kebesaran dan dukungan banyak partai pada pilkada 2008 telah gagal membuat kandidat memenangkan kontestasi pilkada.

Pada kontestasi pilkada 2013 kalau tidak salah ada lima calon kandidat. Incumben alias Ahmad Heryawan, Yance, Dede Yusuf, Diah Pitaloka dan satu kandidat dari independen.

Lagi, pilkada 2013 masih bertemakan kebesaran dan banyaknya dukungan partai. Bahkan salah satu kandidat menggunakan baju khas yang digunakan oleh Pak Jokowi memenangkan kontestasi pilgub 2012 di DKI Jakarta sebelumnya yakni baju kotak-kotak.

Perang baligo, pamflet pada 2013 masih mendominasi. Dan strategi baru alias baju kotak-kotak dan Jokowi saat itu gubernur DKI Jakarta bahkan ikut berkampanye. Tapi somehow, incumben alias Ahmad Heryawan menang mengungguli kontestan lainnya. Strategi yang dipakai incumben saat itu kalau tidak salah menggaet Deddy Mizwar sebagai calon wakil gubernur.

Pilgub 2018 yang akan datang bau-baunya masih tetap menonjolkan kebesaran dan banyaknya dukungan partai.




Prestasi, keberhasilan dan visi misi kandidat, dibuat kabur dan suram. Isu agama dan sara berusaha ditonjolkan. Bahkan, dikait-kaitkan dengan siapa dibalik siapa. Aroma dendam kekalahan pilpres 2014 masih kental hingga saat ini dihembuskan oleh segelintir orang dan orang-orang terdekat.

Tapi, di alam demokrasi, tetap, apapun bisa saja terjadi. Bahkan orang siapa saja bisa saja dari antah berantah sekalipun bisa saja terpilih.

Jika boleh urun saran, pilgub 2018 nanti hendaknya dilaksanakan secara profesional oleh semua partai politik dan para kandidat. Usunglah calon yang memang baik secara kemampuan dan keahlian. Bukan didasarkan suka atau tidak suka partai atau patau tidak patuh kandidat.

Eliminir isu-isu agama dan sara di pilgub 2018. Saya rasa isu tersebut sudah membuktikan banyak kerugian bagi umat, pertumbuhan umat dan kerugian yang nyata antar umat beragama.

Pilgub Jawa Barat telah membuktikan apa yang berhasil pada pilgub DKI 2012 tidak berhasil di pilgub jabar 2013.

Dan pilgub 2013 sudah membuktikan apa yang berhasil di pilgub 2008 tidak berhasil dilaksanakan.



*Penulis lulusan ilmu pemerintahan STISIP BP Banjar 2014, aktif sebagai pemerhati politik dan sosial sejak 2015.





Comments

Popular posts from this blog

Tanda Negara Birokrasi

Tanda-tanda negara birokrasi antara lain: Sistem politik tertutup, artinya begitu sebuah rezim terbentuk, ia membangun lingkungan baru yang dependen sebagai pendukung rezim Ketatanegaraan sangat formal. Peraturan difungsikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan rezim yang sedang berkuasa yang mengindentifikasikan dirinya dengan negara sehingga melindungi penguasa berarti melindungi negara. Pertanggungjawaban vertikal. Pejabat tidak bertanggung jawab langsung kepada warga masyarakat yang dilayaninya tetapi kepada atasan yang mengangkat atau yang memberikan kedudukan. Jika dianggap dapat merugikan organisasi maka pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban oknum, tetapi jika dapat merugikan oknum yang adalah pejabat, nama organisasi pun dibawa-bawa. Rakyat dianggap dan diberlakukan sebagai bawahan pemerintah. Fungsi eksekutif dan fungsi kontrol tidak dibeda-bedakan dalam arti dapat dirangkap oleh satu orang. ...

Politik

Menurut Plato dan Aristoteles, politik adalah suatu usaha mencapai masyarakat politik yang terbaik. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yg menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Menurut Peter Merkl, politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Secara umum, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Menurut Parta Winata (opini parta...

Demokrasi Politik dan Dalam Jaringan

Perubahan wujud internet dari berbasis 'situs hanya bisa dibaca' (era web 1.0) menjadi 'situs yang bisa komunikasi dua arah' (era web 2.0) dimana sifatnya publik sendiri yang mengkreasi konten. Kaitannya dengan demokrasi politik dengan perubahan wujud internet diatas yakni kebebasan mengekpresikan pendapat dan berpikir serta nilai-nilai egaliter dapat melampaui batasan-batasan politis. Bahkan sedemikian kuatnya internet, mampu mendiskusikan agenda isu dan memengaruhi para pengambil keputusan. Sebab karakter internet yang tak mengenal struktur hierarki, transaksi yang cenderung minim biaya, jangkauan yang global, skalabilitas yang besar, kecepatan waktu respon, dan dapat digunakan sebagai media alternatif untuk mengatasi disrupsi penyampaian pesan. Internet dipandang sebagai ruang publik alternatif, jika ruang publik riil tidak berkembang. Karakteristik ruang publik: 1. jaminan akses bagii semua warga negara 2. persamaan hak antarwarga negara 3. kebebasan ...