Skip to main content

Reinventing Government

Reinventing Government bukanlah perubahan dalam sistem politik, kampanye reformasi keuangan, reformasi badan legislatif, atau parlemen, batas termin dan lainnya.

Bukan pula reorganisasi, bukan pula memindahkan kotak-kotak pada struktur organisasi. Bukan menghilangkan pemborosan, kecurangan, dan penyelewengan.

Pembaruan pemerintah adalah penciptaan organisasi pemerintah yang secara terus-menerus mencari cara untuk menjadi lebih efisien.

Melakukan perubahan dalam organisasi pemerintah membutuhkan jauh lebih banyak upaya politik, misalnya, karena organisasi pemerintah hidup di lautan politik, sementara bisnis hidup dalam ekonomi pasar.

Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa organisasi swasta ada di dalam system, atau pasar, yang lebih besar yang pada umumnya berfungsi baik. Kebanyakan organisasi swasta yang mencari laba memiliki misi yang jelas, tahu bagaimana mengukur kinerja bottom-lin (hasil akhir atau keuntungan bersih) mereka, menghadapi persaingan, mengalami akibat paling nyata dari kinerja mereka, dan bertanggung jawab kepada pelanggan mereka. 

Maka literature manajemen bisnis memusatkan terutama pada perubahan organisasi, bukan tempat organisasi itu berada. Para ahli teori manajemen menyerahkan bidang yang terakhir ini kepada ahli ekonomi.

Dalam pemerintahan, kebanyakan organisasi berada dalam system yang tidak berfungsi baik. Banyak organisasi mempunyai misi ganda (kadang-kadang saling bertentangan); sedikit yang menghadapi persaingan langsung; sedikit yang langsung terkena dampak atas kinerjanya sendiri; sedikit yang mempunyai bottom-line yang jelas (bahkan sedikit yang mengukur kinerja); dan sedikit sekali yang bias dipertanggungjawabkan kepada pelanggan mereka.

Realitas system ini menciptakan insentif dan kondisi yang mendorong organisasi bertindak dengan gaya birokrasi. Sulit untuk membangun organisasi yang bersifat wirausah sebelum realitas ini diubah dahulu.

Oleh karena itu, pendongkrak strategis terpenting dalam sector pemerintah terletak dalam system yang lebih besar, bukan dalam organisasi. Wirausahawan Negara harus mengubah system-sistem yang lebih besar ini-sistem pendidikan, system kesejahteraan, system regualasi, system Negara federal-negara bagian daerah, system anggaran, system kepegawaian, dan sebagainya. Di sini teori manajemen bisnis hanya bisa sedikit membantu.

Yang dimaksud dengan pembaruan adalah transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaba, strutktur kekuasaan, dan budaya system dan organisasi pemerintah.

Pembaruan adalah penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaruan adalah menciptakan organisasi dan system pemerintah yang terus-menerus berinovasi, yang secara kontinu memperbaiki kualitas mereka, tanpa mendapat tekanan dari pihak luar. Pembaruan adalah penciptaan sector pemerintah yang mempunyai dorongan dari dalam untuk melakukan perbaikan – yang oleh sebagian orang disebut system pembaruan diri.

Osborne & Plastrik. Memangkas Birokrasi.

Comments

Popular posts from this blog

Tanda Negara Birokrasi

Tanda-tanda negara birokrasi antara lain: Sistem politik tertutup, artinya begitu sebuah rezim terbentuk, ia membangun lingkungan baru yang dependen sebagai pendukung rezim Ketatanegaraan sangat formal. Peraturan difungsikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan rezim yang sedang berkuasa yang mengindentifikasikan dirinya dengan negara sehingga melindungi penguasa berarti melindungi negara. Pertanggungjawaban vertikal. Pejabat tidak bertanggung jawab langsung kepada warga masyarakat yang dilayaninya tetapi kepada atasan yang mengangkat atau yang memberikan kedudukan. Jika dianggap dapat merugikan organisasi maka pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban oknum, tetapi jika dapat merugikan oknum yang adalah pejabat, nama organisasi pun dibawa-bawa. Rakyat dianggap dan diberlakukan sebagai bawahan pemerintah. Fungsi eksekutif dan fungsi kontrol tidak dibeda-bedakan dalam arti dapat dirangkap oleh satu orang. ...

Politik

Menurut Plato dan Aristoteles, politik adalah suatu usaha mencapai masyarakat politik yang terbaik. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yg menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Menurut Peter Merkl, politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Secara umum, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Menurut Parta Winata (opini parta...

Demokrasi Politik dan Dalam Jaringan

Perubahan wujud internet dari berbasis 'situs hanya bisa dibaca' (era web 1.0) menjadi 'situs yang bisa komunikasi dua arah' (era web 2.0) dimana sifatnya publik sendiri yang mengkreasi konten. Kaitannya dengan demokrasi politik dengan perubahan wujud internet diatas yakni kebebasan mengekpresikan pendapat dan berpikir serta nilai-nilai egaliter dapat melampaui batasan-batasan politis. Bahkan sedemikian kuatnya internet, mampu mendiskusikan agenda isu dan memengaruhi para pengambil keputusan. Sebab karakter internet yang tak mengenal struktur hierarki, transaksi yang cenderung minim biaya, jangkauan yang global, skalabilitas yang besar, kecepatan waktu respon, dan dapat digunakan sebagai media alternatif untuk mengatasi disrupsi penyampaian pesan. Internet dipandang sebagai ruang publik alternatif, jika ruang publik riil tidak berkembang. Karakteristik ruang publik: 1. jaminan akses bagii semua warga negara 2. persamaan hak antarwarga negara 3. kebebasan ...