Skip to main content

Pemerintahan yang Bertanggung Jawab?


Mengapa pemerintah bertanggung jawab? Karena ia, berdasarkan kehendak bebas menawarkan berbagai pilihan yang berisi janji-janji kepada yang-diperintah (rakyat) berdasarkan pilihan bebas, memilih untuk menerima kepercayaan yang diberikan. Bukankah ia berhak dan dapat menolaknya? Ataukah ia menerima suatu jabatan karena meraksa terpaksa atau dipaksa, atau tidak ada pilihan lain? Atau ia menerima kepercayaan sebagai suatu panggilan hidup disertai self-commitment?

***

Tanggung jawab (responsibility) berasal dari akar kata Latin respons(us). Kata ini berkaitan dengan kata Latin lainnya respondere, to respond, dan spondere, to pledge, promise. Responsible berarti "answerable or accountable, as for something within one's power or control." Responsibility berarti "the state or fact of being responsible," dan "a particular burden of obligation upon a person who is responsible."

**

Menurut Spiro, responsibility dapat diartikan sebagai accountability (perhitungan), sebagai obligation (kewajiban), dan sebagai couse (penggerak, acts).

Accountibility menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintah terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat, dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terlepas dari persoalan, apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus, atau karena tiada pilihan, dan dalam itu ia harus menerima risikonya!

Obligativeness atau obligedness menunjukkan sejauh mana seorang pelaku diperintah menepati, menunaikan, dan memenuhi janji pada suatu saat, sedia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir atau akibat dari status sebagai pemerintah, dan sejauh mana ia bersedia memikul sanksi, dampak atau risikonya.

Causativeness menunjukkan sejauh mana tingkat kepedulian yang menggerakkan seorang pelaku pemerintahan terlepas dari statusnya atau jabatannya, untuk bertindak atas inisiatif sendiri berdasarkan pilihan-bebas dalam menghadapi suatu masalah atau perubahan, dan siap menanggung segala risiko atau akibatnya.

**

Archie B. Carroll tidak memberikan definisi tentang responsibility, melainkan berusaha meletakkan responsibility itu sebagai satu di antara tiga tahap pemikiran tentang peran sosial perusahaan di dalam masyarakat.

Tahap pertama largely defensive, tahap kedua somewhat more reactive dan tahap ketiga anticipatory dan preventive.

Jadi menurut Carroll, tingkat pertanggungjawaban yang tertinggi adalah responsiveness itu: pemerintahan yang responsif atau antisipatif, bukan yang reaktif (jaman Soeharto represif, jaman Habibie pada umumnya reaktif, jaman Gusdur defensif, jaman SBY ?).

***
Edisi perkuliahan

Sumber:
Taliziduhu Ndraha. 2011. Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tanda Negara Birokrasi

Tanda-tanda negara birokrasi antara lain: Sistem politik tertutup, artinya begitu sebuah rezim terbentuk, ia membangun lingkungan baru yang dependen sebagai pendukung rezim Ketatanegaraan sangat formal. Peraturan difungsikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan rezim yang sedang berkuasa yang mengindentifikasikan dirinya dengan negara sehingga melindungi penguasa berarti melindungi negara. Pertanggungjawaban vertikal. Pejabat tidak bertanggung jawab langsung kepada warga masyarakat yang dilayaninya tetapi kepada atasan yang mengangkat atau yang memberikan kedudukan. Jika dianggap dapat merugikan organisasi maka pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban oknum, tetapi jika dapat merugikan oknum yang adalah pejabat, nama organisasi pun dibawa-bawa. Rakyat dianggap dan diberlakukan sebagai bawahan pemerintah. Fungsi eksekutif dan fungsi kontrol tidak dibeda-bedakan dalam arti dapat dirangkap oleh satu orang. ...
Post a Comment
Read more

Politik

Menurut Plato dan Aristoteles, politik adalah suatu usaha mencapai masyarakat politik yang terbaik. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yg menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Menurut Peter Merkl, politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Secara umum, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Menurut Parta Winata (opini parta...
Post a Comment
Read more

Demokrasi Politik dan Dalam Jaringan

Perubahan wujud internet dari berbasis 'situs hanya bisa dibaca' (era web 1.0) menjadi 'situs yang bisa komunikasi dua arah' (era web 2.0) dimana sifatnya publik sendiri yang mengkreasi konten. Kaitannya dengan demokrasi politik dengan perubahan wujud internet diatas yakni kebebasan mengekpresikan pendapat dan berpikir serta nilai-nilai egaliter dapat melampaui batasan-batasan politis. Bahkan sedemikian kuatnya internet, mampu mendiskusikan agenda isu dan memengaruhi para pengambil keputusan. Sebab karakter internet yang tak mengenal struktur hierarki, transaksi yang cenderung minim biaya, jangkauan yang global, skalabilitas yang besar, kecepatan waktu respon, dan dapat digunakan sebagai media alternatif untuk mengatasi disrupsi penyampaian pesan. Internet dipandang sebagai ruang publik alternatif, jika ruang publik riil tidak berkembang. Karakteristik ruang publik: 1. jaminan akses bagii semua warga negara 2. persamaan hak antarwarga negara 3. kebebasan ...
Post a Comment
Read more